Transkaltim Ambrol, Diduga Mutu Jelek

NUNUKAN – Jalan Transkaltim yang menghubungkan Kecamatan Lumbis dan Sebuku ternyata sudah mulai rusak parah. Padahal, saat kedatangan Gubernur Kaltim H Awang Faroek-agenda safari Ramadan 2010 lalu, kondisi jalan masih mulus.
Melihat kondisi jalan yang terkelupas, berlubang, menjadi kubangan serta terparah longsor hingga kedalaman kurang lebih 2 meter, Bupati Nunukan Drs Basri rencananya akan “curhat” langsung ke Gubernur Kaltim H Awang Faroek.
“Karena ini jalan provinsi, saya akan langsung laporkan ke gubernur. Ini berarti ada kesalahan di lapangan,” sambut Bupati Basri usai melintasi jalan Transkaltim dalam kunjungan kerjanya ke Kecamatan Sebuku dan Lumbis Jumat (11/11).
Kerusakan jalan, ditegaskan bupati, tidak serta merta menjadi kesalahan kendaraan angkutan berat, truk, mobil atau apapun jenis kendaraan lainnya yang melintasi.
Diduga, bentuk kesalahan di lapangan ini lantaran mutu dan kualitas jalan yang tidak sepadan dengan beban yang melewati. Artinya, mutu dan kualitas bisa jelek lantaran anggaran yang sudah disiapkan diduga masuk ranah KKN atau terjadi mark-up.
Kemudian, selaku kepala daerah Kabupaten Nunukan, tanggungjawab yang harus dilakukan, lanjut bupati, adalah meningkatkan jalan kabupaten atau jalan antar kecamatan, jalan kota kecamatan dan jalan desa.
“Komitmen Pemkab Nunukan, adalah meningkatkan jalan kecamatan, desa, dari yang sebelumnya tidak ada menjadi ada, dari tanah menjadi pengerasan dan terus ditingkatkan hingga bisa mendukung aktivitas kegiatan masyarakat dengan baik,” komitmen bupati.
Manfaat jalan, menurut orang nomor satu di Nunukan ini, sangatlah penting, selain melancarkan aktivitas masyarakat, seperti pedagangan, pertanian dan perkebunan, jalan yang baik akan membuka keterisolasiran satu daerah sehingga menjadi daerah yang maju serta masyarakatnya lebih sejahtera.
Bupati juga mengakui, di Kabupaten Nunukan beberapa kecamatan masih terisolir, jalan penghubung antar kecamatan belum maksimal. Karena itu, komitmen Pemkab Nunukan, secara bertahap peningkatan jalan kecamatan akan terus dilaksanakan.
Dari pantauan koran ini, sedikitnya ada 20 titik jalan rusak yang menghubungkan Kecamatan Lumbis dan Sebuku. Kurang lebih dua jam dari Sebuku tujuan Lumbis dan sebaliknya, masih bisa dilewati, hanya saja ketika kendaraan truk atau alat berat melintasi jalan longsor atau rusak, praktis kendaraan lain yang lebih kecil harus antre dan berhati-hati.
“Kami berharap, pemerintah provinsi menaruh perhatian terhadap kualitas jalan yang dikerjakan, kalau jalan standardnya harus dibuat dengan ketahanan 20 ton, ya jangan di KKN lagi dengan kemampuan hanya bertahan 10 ton beban. Ini kan jelas sekali realisasinya, rusak parah,” ketus Surai saat dialog dengan bupati.
Selain Surai, warga Lumbis dan Sebuku juga sepakat agar Pemkab Nunukan segera melaporkan ke gubernur agar jalan provinsi menjadi perhatian, tidak hanya sekadar bangun jalan tapi ada perencanaan dan pengawasan yang baik. (ica/radar nunukan)

Parpol Tidak Boleh Campur Tangan

NUNUKAN – Mutasi 329 pejabat terpanjang di lingkungan Pemkab Nunukan Oktober lalu ternyata belum kelar. Pagi kemarin (13/11/2011), sekira pukul 7.30 Wita, menyusul 36 pejabat eselon II, III dan IV, dilantik Bupati Nunukan Drs Basri.
Pelantikan yang berlangsung di lantai IV kantor Bupati Nunukan ini, disampaikan Bupati Nunukan Drs Basri adalah bagian dari mutasi terpanjang di Indonesia bagian Nunukan Oktober lalu, mereka yang dilantik kemarin bukan agenda baru, tapi karena sebelumnya tidak dapat mengikuti mutasi karena melaksanakan tugas serta menjalani ibadah haji. Jabatan yang diberikan, tegas orang nomor satu di Nunukan ini, hanya bisa diraih dengan kinerja yang baik serta prestasi.
“Dan bukan jatah, tapi sebuah penghormatan, penghargaan atas pengabdian saudara selama ini. Yang naik tingkat, berarti dinilai cakap memimpin atau menduduki jabatan itu,” kata bupati usai pengucapan sumpah janji pelantikan.
Ditegaskan pula bahwa, PNS di lingkungan Pemkab Nunukan tidak perlu mengadu ke partai politik atau orang politik terkait mutasi yang dilaksanakan. Ini tidak lain karena kebijakan mutasi sangat erat kaitannya dengan kewenangan internal birokrasi pemerintahan. Jadi, lanjut bupati, jabatan yang diamanatkan bukan jabatan politik, jadi parpol atau orang politik tidak boleh campur tangan samasekali. Dan jabatan, juga tidak perlu diminta, tapi dinilai, dan prestasi, pimpinan yang menilai itu semua.
“Jangan mengadu mengadu kepada partai politik atau orang politik, kita ini birokrat. Cuman bupati dan wabup yang jabatan politik. Ada tata caranya dan tidak boleh loncat-loncat,” pinta bupati.
Ditegaskan pula, setiap kepala dinas kantor atau badan juga diminta agar memahami dan mengetahui kondisi dan kinerja stafnya, sehingga ketika digulirkan evaluasi kinerja, tim penilai akan lebih mudah menilai, siapa saja yang berprestasi, berhak mendapatkan jabatan yang sesuai. Dengan demikian, tidak perlu lagi ada unsur KKN atau alasan keluarga bupati dan wakil bupati.
“Rusak negara ini kalau ada seperti itu (KKN, Red),” singgung bupati yang menambahkan, pemerintah daerah adalah milik negara bukan keluarga, jadi siapapun punya hak mendapatkan amanah jabatan dengan catatan tingkatkan kinerja dan prestasi.
Selain itu, bupati juga merasa gerah dengan pemberitaan di media, yang isinya menyinggung tentang wakil rakyat yang akan memanggil bupati terkait sesuatu persoalan di Nunukan.
“Saya baca koran (bukan Radar Tarakan, Red) tadi malam, ada berita macam-macam, DPRD mau panggil bupati dan sebagainya. Seharusnya yang boleh memanggil itu pimpinan kepada bawahan, presiden memanggil gubernur dan bupati, selebihnya kan hanya koordinasi atau konsultasi,” gerah bupati.
Dikoreksi juga, sambung bupati, bahwa bupati dikatakan menggunakan bahasa yang kasar. “Untuk diketahui, memang kalau untuk Indonesia timur harus bahasa yang jelas to the point, kalau di jawa cukup disindir sudah mengerti,” timpal bupati meluruskan.
Untuk diketahui, dari 36 pejabat eselon II,III dan IV yang dilantik pagi kemarin, di antaranya Kadishub Nunukan Robby Nahak Serang SH masih menjabat pada jabatan yang sama hanya saja bertambah tugas menjadi Dishub Kominfo, sedangkan Drs Mardiah jabatan lama Kepala Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Daerah menjadi kepala badan Pemberdayaan dan Keluarga Berencana Daerah.
Ir Arie Mulyadi-jabatan lama Kabid Pembinaan dan Perlindungan Dishutbun, jabatan baru Kabid Perlindungan Hutan dan Perkebunan Dishutbun. Lengkapnya, dari 36 yang dilantik, sudah termasuk masih 6 pejabat lain yang akan menyusul dilantik di lain waktu, lantaran tengah melaksanakan ibadah haji. (ica/radar nunukan)

Jajaki Dulu Aturan Pusat

Soal Tawaran Investor Malaysia untuk Gas dan BBM Petronas

NUNUKAN – Terbatasnya nilai kerja sama sosial ekonomi Malaysia Indonesia (Malindo) yakni RM 600 (Rp 2.800 per 1 ringgit), mendorong sejumlah investor Malaysia untuk menjajaki kerja sama secara khusus dengan Pemkab Nunukan.
Kerja sama khusus ini, disampaikan Bupati Nunukan Drs Basri, berkenaan dengan tawaran investor Malaysia yakni memasok tabung gas elpiji hingga BBM Petronas ke Kabupaten Nunukan dalam jumlah yang mencukupi untuk kebutuhan masyarakat dan pembangunan.
“Kita ada mendapat tawaran dari salah satu investor di Malaysia, menurutnya, daripada ilegal terus sebaiknya dijajaki kerja sama untuk ketersediaan gas atau yang lain dari Petronas Malaysia. Tapi, kita lihat dulu aturannya di pusat, apakah memang bisa atau sebaliknya. Dan jika bisa dilaksanakan, maka ini bisa mendukung kemajuan Nunukan,” ungkap Bupati Basri di ruang kerjanya.
Untuk diketahui, selama ini pasokan gas elpiji memang dianggap sebagai “kearifan lokal”, mengingat kebutuhan masyarakat Nunukan dan Sebatik masih mengandalkan produk Malaysia yang murah, efesien dan aman digunakan, sementara produk dalam negeri seperti gas Pertamina kurang diminati, alasannya harga mahal, kualitas kurang, keamanan juga tidak terjamin buntut dari sederet kasus meledaknya tabung gas milik Pertamina.
Sekretaris LSM Panjiku Aris Arleck mengaku sangat mendukung upaya bupati dalam megatasi keterbatasan sumber energi di Nunukan, baik itu gas elpiji maupun ketersediaan BBM yang kini mulai kembali dikeluhkan warga Nunukan.
Disampaikan Aris, di Medan, jika stok premium di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) habis, maka warga di sana beralih ke BBM sejenis milik Petronas, yakni Prima88.
Harga jual Prima88 di SPBU Petronas juga sama dengan harga Premium milik Pertamina yakni Rp 4.500 per liter karena juga disubsidi. Selain itu, ada pula Primax92 denga harga jual Rp 9.100 per liternya.
Ia berharap, Pemkab Nunukan benar-benar menjajaki aturan pusat yang ternyata bisa juga diterapkan di daerah lain di Indonesia seperti Medan. Jika itu terpenuhi, maka Nunukan tidak lagi terjadi krisis BBM atau ketersediaan gas elpiji dari ilegal menjadi legal. (ica)

Tiru Konsep Balikpapan Baru

Konsep Bupati Kembangkan Wilayah Perkotaan di Nunukan

NUNUKAN – Pengembangan wilayah perkotaan, pemerintahan, pemukiman serta unit usaha untuk lima hingga sepuluh tahun ke depan atau jangka panjang, tidak hanya terkonsentrasi di Kecamatan Nunukan. Bupati Nunukan Drs Basri punya tekad dan gagasan itu.
Mantan Dandim 0911/Nunukan ini punya segudang harapan untuk pengembangan kota Nunukan, dan acuannya adalah Kota Balikpapan.
“Jika di Balikpapan itu ada Balikpapan Baru, di Nunukan kedepannya diharapkan bisa seperti itu, ada kawasan Nunukan Baru yang lebih tertata, maju dan berkembang,” ungkap bupati kepada Radar Tarakan.
Untuk pengembangan Nunukan Baru, memang perlu dilakukan pengkajian, penentuan wilayah baru yang bisa ditata menjadi kawasan pemukiman yang teratur, menempatkan unit pemerintahan yakni dinas-dinas, instansi yang lebih dekat kepada kesejahteraan rakyat, dan pengembangan usaha ekonomi rakyat, kawasan hiburan, perhotelan dan konsep lainnya. Di sisi luas lainnya, pengembangan sektor pertanian, perkebunan dan sektor unggulan tetap prioritas.
Arah pengembangan kota baru, lanjut bupati, bisa mengarah ke Kecamatan Nunukan Selatan atau Kecamatan lain yang punya potensi untuk dikembangkan, baik di sektor pariwisata maupun sektor usaha dan perdagangan.
Investor pemukiman
Bupati juga mengakui, bahwa sebagian besar Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemkab Nunukan masih berstatus kontraktor alias ngontrak rumah. Karena itu, arah pengembangan perumahan pegawai juga sudah direncanakan.
Pemkab Nunukan, kata bupati, siap menjajal upaya kerja sama dengan sejumlah investor di tanah air untuk menanamkan modalnya di sektor perumahan atau pemukiman.
Dan untuk diketahui, wawancara Radar Tarakan bersama Wakil Ketua Umum Kadin Pusat Koordinator Kalimantan Endang Kesumayadi juga sangat merespon wacana perumahan PNS di Nunukan. Menurut Endang, Kadin akan menginventarisir atau mengajak sejumlah pengusaha di Jakarta untuk melihat potensi pembangunan perumahan di Nunukan.
“Kita sudah melihat potensi kawasan perumahan di Nunukan, dan rencananya Kadin akan membeberkan ke pengusaha tentang wacana pembangunan perumahan di Nunukan,” kata Endang saat berkunjung ke Nunukan belum lama ini. (ica)

Naik Tipe Madya, Pastikan Tidak Ada yang “Aneh-aneh”

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Nunukan

Berada di kawasan perbatasan, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai (KPPBC) Nunukan tentu saja punya tantangan tugas yang cukup berat, apalagi 24 November mendatang resmi naik kelas, dari tipe A3 menjadi tipe Madya bersamaan dengan Samarinda, Tarakan dan Banjarmasin.

Rustam Hamdani-Radar Nunukan

Sekilas, kantor BC Nunukan mirip gedung gabungan dinas-dinas Pemkab Nunukan. Namun, begitu masuk ke dalam seperti bank, satpam yang bertugas di loby mengumbar senyum sembari mempersilakan masuk, meja counter pun tampak kinclong, berwarna cokelat dipadu cat warna putih membuat suasana lebih nyaman dan sehat. Kemudian, pertanyaan singkat ke petugas di counter langsung dijawab ringkas dan mudah, hendak mengurus dokumen atau urusan lain selanjutnya akan ditindaklanjuti ke bagian yang dituju.
Kantor baru, tentu saja semangat baru, BC Nunukan bertekad untuk bekerja lebih optimal lagi, khususnya dalam hal pengawasan impor ekspor barang. Dan yang terpenting, komitmen ini merupakan bagian dari program reformasi birokrasi dan mewujudkan pelayanan transparan dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme.
Tantangan tugas di perbatasan tentu saja sudah dibuktikan, awal 2011, BC Nunukan berhasil mengungkap kasus narkoba seberat sabu-sabu 3.3 kilogram akhir Januari, dan di bulan Mei, heroin berhasil terdeteksi di pintu pelabuhan Tunon Taka melalui x-ray, serta kasus lain yang perlu mendapat perhatian ekstra, tidak hanya BC, tapi semua aparat pengamanan yang ada.
Tidak hanya sekadar mengawasi dan mengantisipasi barang haram seperti narkoba, tugas utama lainnya, disampaikan Kepala KPPBC Nunukan Bambang Wikarsono, berkaitan erat dengan pengelolaan keuangan negara, yakni memungut bea masuk barang, mengawasi kegiatan ekspor dan impor, mengawasi peredaran minuman yang mengandung alkohol atau etil alkohol, dan peredaran rokok atau barang hasil pengolahan tembakau lainnya. Berikut, tambahan tugas yakni sebagai fasilitator perdagangan, yang berwenang melakukan penundaan atau bahkan pembebasan pajak dengan syarat-syarat tertentu.
Nah, jelang naik kelas ke tipe Madya, BC Nunukan mulai berbenah, berbenah sarana bekerja, berbenah tugas dan tanggungjawab, pelayanan serta paradigma sebagai aparat di perbatasan Indonesia-Malaysia.
Berbenah sarana bekerja yakni merenovasi fisik gedung, sedangkan berbenah tugas dan tanggungjawab adalah melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai aturan yang ada. Dan meningkatkan pelayanan kepada siapa saja yang berurusan dalam kegiatan dalam wilayah kepabeanan. “Sedangkan Paradigma baru, BC Nunukan pastikan ke depannya tidak ada lagi yang namanya pungutan “aneh-aneh”,” tegasnya. (ica)

Berikut data bea masuk per pos dari Januari hingga Oktober Bea Cukai Nunukan

Januari:
- Pos Sei Bolong
- Nota pemeriksaan : Rp 7.416.000
- Pos Sei-Nyamuk : Rp 10.149.000
- Tunon Taka : Nihil
Februari
- Pos Sei Boling
Nota pemeriksaan : Rp 7.137.000
- Pos Sei-Nyamuk : Rp 8.325.000
- Pos Tunon Taka : Rp 440.000
Maret
- Pos Sei Bolong
Nota Pemeriksaan : Rp 11.952.000
- Pos Sei-Nyamuk : Rp 9.938.000
- Pos Tunon Taka : Rp 507.000

APRIL
- Pos Sei Bolong
Nota Pemeriksaan : Rp 7.192.000
- Pos Sei-Nyamuk : Rp 4.508.000
- Pos Tunon Taka : Rp 172.000

Mei
- Pos Sei Bolong
Nota Pemeriksaan : Rp 10.403.000
- Pos Sei-Nyamuk : Rp 7.416.000
Pos Tunon Taka : Rp 312.000

Juni
- Pos Sei Bolong
Nota Pemeriksaan : Rp 2.882.000
PIBK : Rp 28.736.000
- Pos Sei-Nyamuk : Rp 6.720.000
- Pos Tunon Taka : Rp 1.686.000
Juli
- Pos Sei Bolong
Nota Pemeriksaan : Rp 2.159.000
PIBK : Rp 31.834.000
- Pos Sei-Nyamuk : Rp 17.690.000
- Pos Tunon Taka : Rp 769.000



Agustus
- Pos Sei Bolong
Nota Pemeriksaan : Rp 2.414.000
PIBK : Rp 78.450.000
- Pos Sei-Nyamuk : Rp 44.684.000
- Pos Tunon Taka : Rp 1.953.000
September
- Pos Sei Bolong
Nota Pemeriksaan : Rp 1.003.000
PIBK : Rp 50.846.000
- Pos Sei-Nyamuk : Rp 41.084.000
- Pos Tunon Taka : Rp 1.163.000

Remaja Sekolah Paling Dominan

Hingga Oktober 18 Kasus

NUNUKAN – Tidak dapat dipungkiri lagi, jika ternyata remaja usia sekolah di Kabupaten Nunukan mendominasi pada catatan angka kecelakaan lalu lintas (Lakalantas) di jalan, tahun 2011.
Buktinya, berdasarkan catatan unit Kesatuan Lalu Lintas (Lantas) Polres Nunukan, dari bulan Januari hingga akhir Oktober 2011, dari 18 kasus yang sudah ditangani sebagian besar korban maupun pelakunya adalah dari kalangan remaja. Bahkan, korban meninggal dunia yang mencapai 10 kasus juga sebagian dari remaja, termasuk luka berat 13 kasus serta luka ringan 15 kasus.
“Dan kerugian material dari Januari hingga Oktober mencapai Rp 85 juta lebih,” sebut Kapolres Nunukan AKBP Achmad Suyadi SiK didampingi Kasat Lantas AKP H Untung Mulyono di ruang kerjanya Jumat (4/11).
Nah, dari angka Lakalantas 2011 yang terangkum tersebut, lanjut Kasat, dapat dievaluasi bahwa, di usia remaja memang sangat rentan atau riskan mengalami kecelakaan di jalan, ini karena pergaulan bebas serta ingin menunjukan diri dengan ekspresi ugal-ugalan di jalan tanpa memperdulikan hak pengguna jalan lainnya, serta motif lain sebagai anak muda. Sementara, diakui, rambu-rambu jalan di Nunukan memang belum memadai dan kerap dilanggar.
Upaya Satlantas?
Kendati angka Lakalantas tahun ini mengalami kenaikan sebanyak 2 kasus dari tahun sebelumnya, namun Satlantas tetap berupaya meminimalisir, dengan cara pendekatan persuasif ke sekolah-sekolah, memberikan pemahaman siswa sisiwi tentang aturan berlalulintas yang baik.
“Sosialisasi terus kita laksanakan, setiap Senin saya maupun jajaran Satlantas lainnya bertugas sebagai inspektur upacara di sekolah-sekolah. Misinya, ingatkan remaja agar santun di jalan, patuhi rambu-rambu lalu lintas serta peduli terhadap pengguna jalan lainnya,” ungkap Kasat menambahkan, program Polisi Sahabat Anak juga menjadi prioritas.
Diakui pula, bahwa kesadaran masyarakat Nunukan dalam berlalu lintas masih minim. “Padahal, kita sering sosialisasi, adakan razia kendati bersifat peringatan dan teguran. Yah, ternyata masih banyak juga yang melanggar,” kata Kasat menyayangkan.
Contoh kecil lainnya, selain banyak yang mengendarai motor di jalur salah atau berseberangan, pasca pemasangan traffic light (lampu merah) juga terdeteksi masih saja ada yang melanggar. Dipasang tanda peringatan agar belok kiri mengikuti lampu, namun faktanya masih saja ada yang nekad menerobos, bukan tidak tahu tapi memang budaya tidak taat yang sulit dihilangkan.
Di Nunukan, memang butuh waktu lama untuk menanamkan semangat disiplin. Tidak seperti kota lain seperti Tarakan, di mana warganya cukup disiplin dan taat aturan lalu lintas.
“Tapi kami yakin, dengan kerja keras, dan dukungan semua petugas terkait, kedepan, tingkat kepatuhan dan disiplin dalam berlalu lintas di Nunukan akan semakin lebih baik,” yakinnya. (ica/radar nunukan)

Berikut data Lakalantas Kabupaten Nunukan Januari-Oktober 2011 Polres Nunukan

1/.Januari : 2 Laka terdiri dari meninggal dunia nihil, luka berat 1 kasus, luka ringan 2 kasus.
2/.Februari jumlah laka1 terdiri dari meninggal dunia 1, luka berat nihil dan ringan 1 kasus.
3/.Maret: jumlah laka 2, meninggal dunia 1, luka berat 2 luka ringan 2.
4/.April jumlah laka: 3. Terdiri dari 1 meninggal dunia, 3 luka berat, 3 luka ringan
5/.Mei jumlah laka 1, meninggal dunia 1luka berat nihil, luka ringan 3
6/.Juni, jumlah laka 1, meninggal dunia 1, luka berat nihil, luka ringan nihil
7/.Juli jumlah laka 2, meninggal dunia 1, luka berat 1, dan luka ringan nihil
8/.Agustus jumlah laka 4, meninggal dunia 2, luka berat 5, luka ringan 3.
9/.September jumlah laka 1, meninggal dunia nihil, luka berat 1, luka ringan 1.
10/.Oktober jumlah laka 1, meninggal dunia 2, luka berat nihil, luka ringan nihil
Total, jumlah laka 18, meninggal dunia 10, luka berat 13, luka ringan 15.
Total kerugian mencapai Rp 85. 200.000. (sumber Satlantas Polres Nunukan)

SMKN 1 Sebatik Barat Usulkan Boarding School

NUNUKAN-Berbatasan langsung dengan negara tetangga Tawau, Malaysia, Pulau Sebatik kerap kali menjadi destinasi anak-anak TKI untuk dijadikan tempat menuntut ilmu. Seperti halnya di SMK N I Sebatik Barat. Hampir 30 persen dari 240 siswanya, didominasi anak TKI. Tak jarang pula diantara anak ‘pahlawan devisa’ tersebut, terpaksa menumpang dirumah keluarga, kerabat dekat, rumah guru hingga menyewa kos-kosan.
Melihat tingginya kebutuhan pendidikan anak-anak TKI di perbatasan, Kepala Sekolah (Kepsek) SMK N I Sebatik Barat Muhammad Gafur SPd mengusulkan, sekolah yang dia pimpin dapat dijadikan Boarding School atau sekolah yang dilengkapi sarana asrama.
“Sarana asrama ini sangat penting. Terutama siswa-siswi yang sama sekali tidak punya keluarga di Sebatik. Logikanya begini. Kalau anak TKI itu menumpang dirumah keluarga, otomatis apapun aktivitas keluarganya, suka tidak suka dia harus ikut membantu. Kalau terus-terusan begitu, khawatir siswa tadi terganggu konsentrasi belajarnya,” tukas Gafur.
Usulan Gafur cukup beralasan. Sebab, intensitas penerimaan siswa baru dari kalangan anak TKI terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Selain itu, jika direstui menjadi Boarding School, SMK N yang baru dioperasikan sejak 5 Mei lalu ini, masih memiliki lahan kosong yang cukup luas.
Dia mengungkapkan, luas lahan yang dimiliki SMK N I Sebatik Barat kurang lebih 31,5 hektare (ha). Sementara yang baru terpakai, hanya untuk pendirian gedung berlantai dua dengan kapasitas 12 Ruang Kelas Belajar (RKB), dengan luasan bangunan 800 meter persegi.
Sementara sisanya, masih berupa lahan kosong dan hanya dimanfaatkan sebagian untuk praktek perkebunan sekolah. “Kami sangat berharap pemerintah pusat dapat mempertimbangkan usulan ini. Kebetulan anggota Komisi X DPR RI sedang berkunjung ke Sebatik. Harapan kita, ibu Hetifah dapat menyuarakan ini di pusat,” harapnya.
Dengan jumlah siswa yang ada, dikatakan Gafur, idealnya jumlah asrama cukup dua unit saja ditahap awal. Minimal asrama putra dan putri dibuat terpisah. Kalaupun tidak sepenuhnya ditempati para siswa dari kalangan anak TKI, bisa pula dimanfaatkan siswa lain yang memang bermukim jauh dari kawasan sekolah.
Termasuk siswa-siswi yang berasal dari Kecamatan Sebatik Induk. Sebab, jarak antara Sebatik Barat dengan Sebatik Induk, kurang lebih satu jam perjalanan darat. Begitupula dengan kondisi jalan menuju sekolah ini.
Kendati terletak di Desa Liang Bunyu, waktu tempuh dari pusat Kecamatan Sebatik Barat menuju sekolah ini memakan waktu sampai 30 menit. Pasalnya, status jalan masih sebatas pengerasan. Bahkan ada beberapa titik jalan yang berbentuk tanah merah. Alhasil, ketika musim hujan, jalanan menuju sekolah hampir tidak bisa dilalui kendaraan.
“Bahkan ada beberapa guru yang sudah sering kali mengalami kecelakaan karena licinnya jalan. Termasuk saya,” sambil memperlihatkan luka-luka dibagian lengannya yang baru mulai mongering.
Meski SMK N ini sudah ada sejak 2007 lalu, jurusan yang dibuka sekolah ini hanya jurusan Agri Bisnis Tanaman Perkebunan, Agri Bisnis Perikanan dan yang terbaru jurusan Akuntansi. Sebelum menempati gedung baru, pihak sekolah terpkasa menempel di SMP 9 Desa Setabu, selama 4 tahun.
“Karena gedung sekolah kita masih baru, jadi banyak ruangan yang masih menyatu. Seperti ruang perpustakaan, ruang guru dan kantin, masih satu gedung dengan RKB. Tapi itu tidak terlalu mendesak. Yang terpenting kita dijadikan boarding school dulu,” pungkas Gafur. (dra/radar nunukan)

Tiba di Bandara Langsung ‘Ditodong’ Guru, 6 Jam Kunjungi 5 Sekolah

Reses Anggota Komisi X DPR RI di Perbatasan (Bagian-1)

Penasaran dengan perbatasan, anggota Komisi X DPR RI Dr Ir Hetifah kembali berkunjung ke Nunukan, Rabu (2/11) kemarin. Politisi wanita asal Kaltim ini, sengaja memasukkan Nunukan dalam daftar lawatan reses lantaran miris melihat kondisi pendidikan di kawasan perbatasan. Apa dan kemana saja destinasi reses wanita kelahiran Bandung Jawa Barat ini?

Hendra Prhasta

SETELAH menempuh perjalanan panjang via Balikpapan-Tarakan, Hetifah demikian wanita ini akrab disapa, tiba di Bandara Nunukan Rabu siang sekira Pukul 12.00 wita menumpangi pesawat Susi Air. Tanpa diiringi embel-embel protokol sekretariat, Hetifah langsung melenggang ke pintu keluar untuk menyambangi staf ahlinya yang sudah lebih dulu standby di Nunukan.
Kehadiran anggota Komisi X ini ternyata sudah di wanti-wanti sejumlah guru asal Kecamatan Lumbis. Kontan saja ketika Hetifah berjalan menuju parkiran, 4 orang guru pria bergegas menghampiri. Tanpa berpikir panjang kendati sudah sangat familiar dengan wajah ibu 4 orang anak itu, para guru tersebut ‘menodong’ Hetifah dengan sejumlah permintaan.
“Nama saya Amos Manggasa bu’. Saya guru yang mengajar di SMP N 3 Tawo Lumbis,” ujar satu dari empat pria tersebut memperkenalkan diri. “Kami mohon kepada ibu agar masalah sertifikasi guru lebih dibenahi. Karena kami juga ingin mendapat kesempatan. Begitu juga dengan tunjangan perbatasan, kami berharap diberi keadilan. Saya sudah 4 tahun mengajar, tapi belum pernah menerima,” tambahnya menjurus.
Meski terlihat syok lantaran tiba-tiba dihampiri pria tak dikenal, Hetifah langsung mengumbar keprihatinannya. “Ini juga alasan saya mengapa kembali lagi ke Nunukan. Saya minta bapak-bapak ini segera mengumpulkan data lengkap mengenai jumlah guru yang belum menerima tunjangan khusus. Termasuk ruangan sekolah yang rusak. Karena data ini penting untuk saya suarakan ke kementerian yang membidangi,” pintanya.
Kendati harus bergegas melanjutkan perjalan ke Pulau Sebatik, pemilik nama lengkap Dr Ir Hetifah Sjaifudian MPP, menyerahkan kartu nama miliknya, agar para guru tersebut mudah menyampaikan aspirasi mereka. Usai berbincang singkat dengan Bupati Nunukan di lobi bandara, perjalanan berlanjut ke Pulau Sebatik menggunakan Speeedboat via PLBL Liem Hie Jhung.
Kujungan pertama langsung diarahkan ke SMK N I Sebatik Barat. Sudah menjadi kebiasaan Hetifah, dirinya selalu meluangkan waktu menyapa para guru-guru maupun murid di sekolah yang dikunjungi. Kebiasaan tersebut juga dia tunjukkan ketika berkunjung ke Nunukan beberapa pekan lalu.
“Dari segi fasilitas, SMK kami sudah lumayan bagus. Kalau boleh kami hanya ingin difasilitasi agar sekolah kami memiliki payung hukum untuk berinteraksi dengan pihak perusahaan. Artinya, ketika siswa kami ingin melakukan pelatihan, perusahaan yang beroperasi di wilayah Kabupaten Nunukan bersedia menampung,” ungkap Kepala Sekolah, M Gafur SPd.
“Untung-untung pihak perusahaan bersedia memakai tenaga lulusan SMK kami. Ketimbang harus mendatangkan SDM dari luar daerah. Saya kira kalau ada kesepakatan antara pemerintah daerah dengan pihak perusahaan, setelah lulus sekolah, siswa tidak lagi kebingungan mencari lapangan kerja,” tambahnya menyarankan.
Mendengar usulan ini, Hetifah lantas meminta Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Nunukan yang kebetulan ikut mendampingi resesnya, untuk menindaklanjuti hal tersebut ke pemerintah daerah. Kendati dikejar waktu, rombongan langsung menuju ke SDN 002 Sebatik Barat, disusul sekolah ketiga SMP N 1 Sebatik Barat.
“Saya ingin memanfaatkan waktu yang singkat ini untuk mendengar langsung keluhan dan kebutuhan pihak sekolah. Makanya saya minta Kepala Dinas Pendidikan menunjukkan saya sekolah-sekolah yang kondisinya sangat memprihatinkan. Beda rasanya dengan mendengar saja dibanding terjun melihat langsung,” ucap Hetifah kepada Radar Tarakan, sambil sesekali mengabadikan bangunan sekolah yang dikunjungi menggunakan Blackberry miliknya.
Hari semakin sore, sementara masih ada dua sekolah lagi yang harus dikunjungi. Tanpa menyia-nyiakan waktu, politisi Golkar itu meminta perjalanan berlanjut ke Sebatik Induk. “Kalau ikut ibu ini (Hetifah, red), harus siap-siap bawa bekal di mobil. Soalnya kalau udah waktu kerja gini, kadang sampai lupa makan. Parahnya kita ini yang kadang nggak nahan laper,” beber Eko, Staf Ahli yang sudah sejak lama mendampingi Hetifah, seraya tersenyum.
Tepat Pukul 17.00 wita, rombongan tiba di SDN 008 Sebatik Barat. Disinilah Hetifah sempat tercengang ketika melihat perumahan guru yang sementara dibangun persis ditengah-tengah bangunan sekolah. praktis, lapangan upacara dan taman bermain siswa makin sempit. Belum lagi luas lahan sekolah hanya berukuran 43X50 meter persegi.
Setali tiga uang, nasib SDN 005 Sebatik Barat tidak jauh berbeda. SD yang memiliki riwayat langganan banjir itu, sedang dibanguni satu unit gedung beton berkapasitas tiga unit Ruang Kelas Belajar (RKB). Ironisnya, areal bangunan tersebut sudah dipastikan rawan banjir, namun tetap ditempati membangun.
“Lalu untuk apa gedung itu kalau kemudian banjir tidak bisa ditempati? Apa tidak ada lahan lain yang bisa dibanguni?,” Tanya Hetifah. “Kami sudah pernah menyampaikan ini ke dinas terkait, tapi tidak digubris bu’. Mau tidak mau kami terima saja. Apalagi sudah terlanjur dibangun,” aku Nursam, Kepsek SDN 005 seakan pasrah.
Bahkan ketika Kadisdik Nunukan ditanyai mengenai situasi tersebut, diapun tak bisa memberi jawaban apa-apa. Padahal bangunan tersebut baru teranggarkan di APBD murni Kabupaten Nunukan tahun 2011. Tuntas di Pulau Sebatik, Hetifah bakal mengunjungi salah satu sekolah Indonesia, di Tawau Malaysia, Kamis (3/11). (bersambunng)

Dicekal Hingga Maret 2012
Berkas H Hafid Resmi Dilimpahkan ke PT Kaltim

NUNUKAN – Berkas perkara dugaan korupsi yang melibatkan mantan Bupati Nunukan H Abdul Hafid Achmad resmi dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (PT) Kaltim Rabu (2/11/2011).
Berkas perkara yang ditangani Kejaksaan Negeri (Kejari) Nunukan ini disampaikan langsung Kasi Pidsus Makrun SH dan diterima Panitera Pengganti (PP) PT Kaltim Heri Purnomo sekira pukul 15.30 Wita di PT Kaltim.
“Selanjutnya, tinggal menunggu keputusan PT untuk menetapkan jadwal sidang, yang diawali dengan pembacaan dakwaan oleh JPU. Dan yang bersangkutan H Hafid diharapkan hadir,” ungkap Kajari Nunukan Azwar SH di ruang kerjanya.
DICEKAL HINGGA MARET 2012
Meski proses hukum sedang berjalan baik selama di Kejari maupun nantinya akan di sidangkan, H Hafid memang tidak ditahan, ini karena yang bersangkutan dinilai masih koorperatif, mau bekerja sama dan sadar akan proses hukum yang sedang ditangani saat ini.
Namun demikian, sesuai aturannya, Kejari Nunukan juga telah menetapkan aturan pencekalan atau larangan keluar negeri kepada H Hafid hingga Maret 2012. Tak terkecuali, memasuki Tawau-Malaysia yang bisa ditempuh kurang lebih 1 jam-selama proses hukum berjalan. Yang bersangkutan, hanya diperbolehkan berpergian atau mengunjungi beberapa daerah Indonesia.
“Tapi kalau yang bersangkutan, yakni H Hafid mengajukan izin untuk berobat ke Malaysia atau negara lainnya, kemungkinan masih bisa ditolerir. Tapi, dengan catatan, harus ada pengawalan ketat petugas baik dari Kejari maupun Polres Nunukan,” tegas Kajari.
Seperti diberitakan sebelumnya, H Abdul Hafid Achmad telah ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan surat No: Print-02/Q.4.17/Fd.1/06/2011 tanggal 17 Juni 2011, atau berselang beberapa Minggu setelah tidak lagi menjabat sebagai orang nomor satu di Nunukan 31 Mei 2011. Penetapan, juga berdasarkan surat perintah penyidikan, pemeriksaan saksi-saksi serta alat bukti dalam kasus dugaan korupsi pembebasan lahan seluas 62 hektare 2004 silam-dengan dugaan kerugian negara mencapai Rp 7 miliar. Dalam pemeriksaan beberapa bulan lalu, Kejari Nunukan tidak hanya memeriksa H Hafid, 5 saksi juga telah diperiksa tim Kejari. Yakni, wakil ketua Tim-9 Darmin Djemadil, anggota Arifuddin dan mantan Bendahara Sekkab Nunukan Simon Sili. Termasuk, Sukirno dan Petrus Kanisius.
Pada saat penetapan tersangka, H Abdul Hafid Achmad saat dikonfirmasi koran ini mengaku kaget atas upaya Kejari Nunukan menetapkan dirinya sebagai tersangka, padahal sebelumnya belum ada dilakukan pemeriksaan. “Pada prinsipnya, saya menghormati aturan hukum yang ada, tapi saya kok sudah ditetapkan tersangka padahal sebelumnya tidak ada pemeriksaan,” sesal H Abdul Hafid saat dikonfirmasi saat itu. (ica)

Satgas 621/Mtg Amankan 12 Drum Solar

Diduga Ilegal

NUNUKAN – Meski baru “seumur jagung” bertugas di Kabupaten Nunukan, namun Satuan Tugas (Satgas) Pengamanan Perbatasan Yonif 621/MTG berhasil mengungkap kasus BBM jenis solar yang ditengarai ilegal Selasa (1/11) dini hari sekira pukul 01.00 Wita.
Dansatgas Pamtas Yonif 621/MTG, Letkol Inf Sulaiman Amiruddin di dampingi Kasi Ops Letnan 1 Inf Darmansyah menyebutkan, BBM yang diduga ilegal tersebut terdiri dari solar 12 drum, kemudian ditemukan pula 9 jeriken gula subsidi asal Malaysia, beras 200 karung, minyak tanah 3 drum kelebihan dari daftar manivest barang yang seharusnya 30 drum. Telur 100 rak, premium 3 drum 200 liter.
Barang bukti berhasil disita dari hasil operasi pengamanan Satgas Pamtas di kawasan Inhutani atau pelabuhan Sei-Bolong pukul 01.00 dini hari.
Awalnya, petugas patrol mencurigai barang-barang milik Ahmat yang diangkut menggunakan kapal kayu yakni KM Areefa No kapal GT.28 No 55/II dan KM Bulungan Putra No kapal GT.33 No 30/II. Alhasil, ternyata barang-barang yang diangkut tidak sesuai dengan manivest, selain itu keberangkatan kapal juga melewati masa atau izin berlayar yang diberikan, dan kabarnya barang-barang ini hendak di bawa ke Kecamatan Sebuku. “Sementara, barang bukti dan pemilik barang masih ditahan untuk diperiksa lebih lanjut. Kemungkinan akan dilimpahkan ke Polres Nunukan,” lengkap Letnan Darmansyah.(ica)

Ambulans Sebatik Tinggal Bangkai
Jalan Licin, Rujukan Terpaksa Ditunda

NUNUKAN – Dari tiga unit ambulans yang dimiliki Puskesmas (PKM) Sei-Nyamuk Kecamatan Sebatik Induk, kini hanya tersisa 1 unit yang masih bisa dioperasikan. Dua unit lainnya, disampaikan Kepala Puskesmas Sei-Nyamuk drg H Rohmad S mengalami kerusakan yang cukup parah, bahkan ada yang terpaksa dimuseumkan alias jadi bangkai besi.
“Awalnya kita punya ambulans 3 unit, tapi saat ini tinggal 1 unit ambulans jenis bus mini. Satu unit rusak, dan satu unit lagi yang diadakan tahun 1994 benar-benar tinggal bangkainya sejak tahun 2004,” sebut drg Rohmad.
Lebih lanjut soal ambulans, tentu saja ada kaitannya dengan optimalisasi pelayanan. Di mana, ketika penanganan di tingkat puskesmas tidak bisa ditindaklanjuti, maka perlu dilakukan rujukan yang saat ini mengarah pada paradigma baru, yakni rujukan terpadu ke RSUD Nunukan dan tidak lagi merujuk ke Hospital Tawau-Malaysia.
Nah, perjalanan menuju pulau Nunukan ini, melalui beberapa aral rintang, yang pertama jalan kecamatan tepatnya di Sei-Batang belum sepenuhnya mulus, ketika hujan jalan, kondisi jalan sangat licin, belum lagi di tanjakan yang rawan kecelakaan.
“Kalau sudah hujan, jalan di Sei-Batang licin, terpaksa rujukan ditunda. Pernah, waktu ada ibu hamil, hujan deras, jalan licin, terpaksa berhenti, ibu hamil dititipkan di puskesmas Setabu. Kalau diteruskan berbahaya. Nah, itu masih menggunakan busmini yang hampir usang,” kenangnya.
Itu baru di darat, persoalan kedua, lanjutnya, ketika ombak besar di laut yang memisahkan pulau Nunukan dan Sebatik. “Saat ombak besar, dongfeng tidak ada yang berani turun ke laut membawa pasien, walaupun dicarter. Dulu pernah ada speedboat khusus, tapi sekarang tidak tahu lagi,” herannya.
Nah, dengan kondisi seperti ini tentu saja penilaiannya adalah, untuk rujukan ke RSUD Nunukan masih sangat sulit. Ia berharap, fasilitas kemudahan dalam pelayanan ke masyarakat kedepan bisa ditingkatkan lagi. Dan ironisnya, jika memang di lapangan kendala sulit di atasi, maka secara terpaksa, PKM Sei-Nyamuk juga bisa meneruskan rujukan seperti tradisi lama, yakni merujuk pasien ke Hospital Tawau yang lengkap dengan segala fasilitas, kendati diakui biaya untuk warga Indonesia sangat mahal, sementara, jika ada jaminan IC atau keluarga yang telah menjadi warga Malaysia, biaya pengobatan hanya RM 1 (kurs Rp 2.800 per 1 ringgit, Red). RM 1 itupun hanya untuk registrasi atau pendaftaran, selanjutnya untuk semua pengobatan tidak dibebankan lagi. Sementara, warga asing khususnya dari Indonesia, biaya pengobatan persalinan saja bisa mencapai ribuan ringgit, belum lagi bedah dan perlakuan lainnya.
Terakhir, drg Rohmad yakin dengan adanya pemekaran kecamatan baru di pulau Sebatik, ditambah tenaga dokter dan perawat serta bidan yang memadai, maka pemerataan pelayanan kesehatan di Sebatik akan jauh lebih baik, ditunjang sarana medis yang memadai pula. (ica)