Stop Berobat ke Tawau!

NUNUKAN – Kecendrungan masyarakat Nunukan tak terkecuali di Kecamatan Sebatik Barat dan Sebatik Induk, untuk berobat ke Tawau-Malaysia, bukan hal baru.
Sudah bertahun-tahun, masyarakat Nunukan merujuk pada style pelayanan yang diberikan rumah sakit bandar Tawau ataupun pelayanan kesehatan lainnya.
“Karena itu, bapak ibu sekalian, aja’na to ma’bura ke Tawau, karena di Nunukan ini sudah ada beberapa doktoro yang bisa diandalkan. Engkani dokter spesialis kandungan, bedah, penyakit dalam, dokter gigi dan dokter umum lainnya yang bisa memberikan pelayanan maksimal,” kata Hj Fajar Arsidana SPdi saat memberikan imbauan kepada masyarakat Sebatik Barat dan Sebatik Induk, di sela-sela Hari Bakti IDI Sabtu (24/7).
Lanjut Hj Fajar, Komisi III DPRD Nunukan belum lama ini melaksanakan studi banding ke Bandung, guna mempelajari kinerja rumah sakit di Bandung.
Komisi III menilai, rumah sakit di Bandung baik dalam pengelolaannya maupun sistem manajemennya dilakukan dengan cukup baik. Demikian pula RSUD Nunukan, ia menilai tak jauh berbeda dengan di Bandung, tinggal dari segi pelayanan kepada pasien yang mungkin perlu ditingkatkan lagi.
Dengan semakin lebih baiknya RSUD Nunukan, Hj Fajar berharap, kepercayaan masyarakat Nunukan terhadap pelayanan kesehatan di RSUD Nunukan juga membaik. Tidak lagi berobat ke Tawau, dengan ongkos perjalanan, biaya pengobatan yang ternyata jauh lebih mahal dibanding di negeri sendiri.
Di Nunukan, Pemkab Nunukan juga menyediakan alokasi anggaran untuk pelayanan kesehatan khususnya bagi warga kurang mampu. Yakni, melalui program surat keterangan tidak mampu (SKTM).
Ditambahkan Hj Fajar, dengan semakin banyaknya warga Indonesia khususnya yang punya penghasilan tinggi berobat ke luar negeri, ini berarti kepercayaan masyarakat terhadap dokter di negeri sendiri semakin tergerus. Kondisi itu, menurutnya merupakan masalah yang harus dipecahkan, karena dari sisi kualitas, dokter Indonesia secara internasional diakui kapasitas keilmuannya dan tidak kalah dengan dokter luar negeri.
Ia juga berharap, pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan Nasional, sudah saatnya merumuskan upaya untuk memupuk kembali anggapan dan kepercayaan masyarakat terhadap dokter Indonesia.
”DPRD Nunukan akan terus mengawal dan mendukung Dinas Kesehatan maupun RSUD Nunukan terutama dalam peningkatan pelayanan kepada masyarakat, termasuk juga anggaran kesehatan daerah yang memadai,” lengkapnya. (**)